Sintesis “Sosial-Ekonomi-Fisik”
Pak Wawo, Pak Hengky dan rekans ysh. Terima kasih atas tanggapannya. Dua kali saya biarkan emosi saya terungkap. Lucunya untuk dua provokasi yang berkebalikan.
Pertama, waktu Pak Risman menulis: Planning itu fisik saja, kalau bicara ekonomi ya di UI, kalau bicara sosial ya di UGM. Beliau mengomentari cara pandang Geddes ‘Folk-Place-Work’ yang saya tulis waktu itu.
Kedua, kebalikannya, Pak Hengky menulis sebaiknya planner digiring ke pabrik-pabrik supaya tahu ‘ilmu ekonomi’. Lah kok kebalikan!
Saya sendiri juga bertanya dalam hati, kenapa obrolan di yahoogroups saja kok emosi. Saya pikir emosi (bawah sadar) itu timbul karena seingat saya untuk mensintesiskan aspek ‘Sosial-Ekonomi-Fisik’ itu perlu proses panjang untuk ‘menerima’ lalu menghayatinya.
Bisa dibayangkan, sebagai mahasiswa sekolah teknik, yang bercita-cita jadi insinyur, tiba-tiba harus menelan kuliah-kuliah pengantar ekonomi, pengantar arsitektur n studi sosial, lingkungan visual, ukur tanah, resources, dst, dsb. Yang terjadi adalah bingung, mau belajar apa dari gado-gado ini, mau jadi apa?
Saya masih ingat tugas pertama dari Pak Wawo, proses planologi, pada semester pertama di jurusan. Tugasnya survai pola permukiman dan latar belakang sosial-ekonomi penghuninya (kurang lebih begitu) di Situ Aksan, barat-daya Bandung. Lingkungannya kumuh, yang saya interview pedagang kayu bekas yang rumahnya tak tampak karena tertimbun tumpukan kayu bekas peti, yang baunya kuat, entah bekas apa itu. (Ah, sayang Situ Aksan sekarang situnya sudah lenyap karena invasi bangunan).
Dengan susah payah para mahasiswa waktu itu mencoba merealize jati diri (mau jadi insinyur macam apa?) dan mencoba menemukan sintesis dari kuliah-kuliah yang eklektik itu. Sampai-sampai, beberapa mahasiswa dan pengurus himpunan minta audiensi dengan para dosen (demo sopan), untuk bertanya mau dibawa kemana kami ini. Tapi melalui proses ‘ijtihad’ (praxis – mungkin istilah sekarang) akhirnya ketemulah sintesis pemahaman yang rasanya ’acceptable’ dan ‘nyaman’ (untuk diri sendiri setidaknya). Bisa digunakan untuk argumen-argumen dan untuk menjembatani antar keahlian/disiplin ilmu.
Karena upaya pencarian yang penuh frustrasi dan melelahkan itu, maka waktu ada yang ‘menyepelekan’ jerih-payah itu, ya emosi mesti disalurkan.
Supaya tidak perlu berpolemik terus soal “Sosial-Ekonomi-Fisik” ini, maka saya lampirkan saja dua Diagram dari “Konsep Pengembangan Wilayah” nya Pak Poernomosidhi (alm), yang menunjukkan aspek-aspek pengembangan wilayah. Yang bukan cuma fisik. Dan, diagram kedua menggambarkan struktur pengembangan wilayah multi-pusat. Yang bukan cuma dua magnet.
Penggunaan referensi dari Konsep Pengembangan Wilayahnya Pak Poer ini hanya sebagai penguat saja. Tadinya saya angkat Geddes (F-P-W) itu dari buku Regional Planning yang sangat ‘origin’ (kitab kunir), tapi orang kurang terkesan tampaknya. Sebelum Pak Poer, sebetulnya Ir. Sutami, Menteri PU pendahulunya, dalam risalah Ilmu Wilayah nya juga menegaskan aspek “Sosial-Ekonomi-Fisik” sebagai tujuan dan unsur pembangunan wilayah.
Saya kira para planner sekarang yang sangat canggih dengan teknik simulasi jauh lebih mudah menggambarkan (modelling) relasi variabels Sosial-Ekonomi-Fisik, skala desa, kota dan wilayah. Sehingga tak perlu susah-susah membayangkan sintesisnya. Dan komputasi (incl. GIS) juga membuat orang (calon insinyur) tidak merasa gengsinya turun kalau menggeluti aspek sosial, ekonomi atau budaya sekalipun.
Sebagai tambahan, menurut saya ciri dari planning adalah pengembangan alternatif, karena pengambil keputusannya tetap Pimpinan (daerah) dan masyarakat (wakil). Terkait itu, ilmu pengembangan wilayah menawarkan pendekatan melalui pembangunan desa, kota, wilayah. Dalam hal wilayah, ada pilihan strategi berbasis kewilayahan dan sistem pusat-pusat. Sistem pusat ada pilihan: berbasis jaringan desa, kota-kota kecil, hierarkhis per-sub wilayah, integrasi antar wilayah, sistem kota besar dan metro. Semua strategi yang berbasis ‘konsep satu-daratan (continent)’ mesti disesuaikan dengan sistem wilayah pulau dan kepulauan.
Setiap pilihan strategi, strategi pengembangan wilayah, atau strategi pemindahan ibu-kota, selalu dengan pertimbangan kriteria, setidaknya PLEST ++: Politik, Lingkungan, Ekonomi, Sosial, Teknologi, plus Finance, Kelayakan Teknis, dst. Biaya juga bukan biaya pemerintah saja, tapi biaya yang ditanggung masyarakat, biaya sosial. Kalau ada faktor yang tidak pasti trend nya, ya perlu dibuat skenario.
Selanjutnya alternatif di-matriks kan, lalu pengambil keputusan (Eksekutif, Dewan, wakil masyarakat) diberi kesempatan memilih. Dan, planner mengingatkan bahwa pada tiap pilihan ada plus/minus nya, dan pada pilihan terbaikpun ada biaya dan risikonya. Risfan Munir, penulis blog Ecoplan
